Pemimpin Responsif dan Kolaboratif Adalah Gambaran yang Ada Pada Sosok Ganjar Pranowo

 

Bakal Calon Presiden (Bacapres) PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dikritik lantaran dianggap ikut campur persoalan di Jakarta. Pasalnya, pria berambut perak itu adalah Gubernur Jawa Tengah (Jateng).

Ganjar yang menelepon pejabat DKI Jakarta dinilai kurang pas ikutan cawe-cawe masalah daerah lain. Padahal, di wilayahnya, masih seabrek persoalan yang belum kelar. Ganjar pun heran niat baiknya dikritik.

Menanggapi hal ini, Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua Tim Koordinasi Relawan Ganjar Pranowo Ahmad Basarah mengatakan, tindakan Ganjar merespons keluhan warga Jakarta menunjukkan karakter kepemimpinan responsif dan kolaboratif.

“Model kepemimpinan ini sangat diperlukan untuk menyelesaikan berbagai sumbatan komunikasi antara warga dan pengambil kebijakan,” kata Basarah saat berbincang dengan Rakyat Merdeka, belum lama ini.

Kepemimpinan responsif, maksudnya cepat mengambil tindakan. Sedangkan kolaboratif, menyalurkan aspirasi tersebut ke pengambil kebijakan.

Bukan kali ini saja Ganjar berkolaborasi dengan para pengambil kebijakan. Sebelumnya, saat menerima keluhan pedagang bakso di Bekasi dengan alasan sulitnya mengurus izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), Ganjar langsung menelpon Wali Kota Bekasi dan masalah segera direspons cepat.

Pun ketika mengadakan pertemuan dengan generasi Z dan millenial, Ganjar memfasilitasi aspirasi mereka kepada Gubernur Bali.

“Sebagai negara besar yang wilayahnya luas, model kepemimpinan responsif kolaboratif ini menjadi kebutuhan,” ujar Sekretaris Dewan Penasihat PP Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) itu.

Wakil Ketua MPR ini menilai, kapasitas Ganjar ketika diundang organisasi relawan di Pasar Anyar Bahari, Jakarta Utara, harus dilihat sebagai Bacapres, bukan sebagai Gubernur Jateng.

Sebagai Bacapres, Ganjar harus menyerap aspirasi masyarakat di seluruh Indonesia. Jadi, penyampaian aspirasi rakyat kepada Ganjar bukan mencampuri urusan daerah lain.

Tetapi, sebagai bakal calon pemimpin nasional merasa punya kewajiban menjadi jembatan komunikasi kepada pihak terkait.

“Semata agar masalah rakyat yang saat itu mengadu kepadanya cepat dibantu dan terselesaikan,” tambah Basarah.

Dikatakan, jika seorang bacapres saat bersosialisasi hanya mendengar keluh kesah warga, serta menunggu menyelesaikan persoalan ketika telah terpilih menjadi Presiden, justru akan membuat masalah semakin berlarut-larut.

Sebagai Bacapres, lanjut Basarah, Ganjar sadar menyelesaikan keluhan warga saat ini bukan kewenangannya, sehingga dengan menjunjung etika politik, Ganjar menyampaikan aspirasi tersebut ke pejabat terkait.

Menurutnya, apabila Ganjar dinilai seolah berperan seperti presiden tentu tidak tepat. Sebab, Presiden sifatnya instruksi, bukan menyampaikan aspirasi. Jika dikatakan Ganjar mencampuri urusan Jakarta, juga tidak tepat, karena Ganjar tidak mengambil alih wewenang Pemprov DKI.

“Jadi, mari kita kembalikan kepada niatnya, apa yang dilakukan Ganjar harus dipandang sebagai upaya membantu Pemerintah Daerah menyelesaikan berbagai masalah di akar rumput dengan cepat,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Ganjar menelepon langsung Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono untuk mengadukan masalah pedagang Pasar Anyar Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara saat blusukan ke wilayah tersebut belum lama ini.

Tindakan Ganjar yang diunggah di media sosial, mendapat respons negatif netizen. Ganjar pun heran niat baiknya disalahartikan. Padahal, kata Ganjar, dia hanya ingin menyampaikan pesan warga kepada pimpinan daerah setempat. Hal semacam ini kerap dia lakukan di mana pun.